Dapat Bantuan PKH? Simak Dulu Kewajiban dan Larangan Resmi dari Kemensos!

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu penopang penting bagi jutaan keluarga di Indonesia. Melalui program ini, pemerintah berupaya mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan. Namun, menerima bantuan ini bukan sekadar urusan pencairan dana. Ada seperangkat aturan, baik kewajiban maupun larangan, yang melekat pada setiap keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.

Memahami secara mendalam kewajiban dan larangan ini krusial. Bukan hanya demi keberlanjutan bantuan yang diterima, tetapi juga untuk memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran. Informasi yang akurat mengenai hal ini akan membantu KPM memaksimalkan manfaat PKH sekaligus menghindari potensi masalah di kemudian hari.

Mengenal Lebih Dekat Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial bersyarat yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dengan memberikan dukungan finansial kepada keluarga miskin dan rentan. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan gizi.

PKH dirancang dengan pendekatan multi-sektoral, di mana KPM diwajibkan memenuhi syarat-syarat tertentu terkait pendidikan anak, kesehatan ibu dan anak, serta gizi. Pemenuhan syarat-syarat ini menjadi kunci keberlanjutan bantuan yang diterima. Program ini juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

Kategori Penerima Manfaat PKH

Penyaluran PKH ditujukan kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, dengan fokus pada kelompok yang paling membutuhkan. Ada beberapa kategori penerima manfaat yang ditetapkan, masing-masing dengan besaran bantuan yang berbeda.

• Ibu Hamil/Nifas: Kategori ini diberikan kepada ibu hamil dan menyusui untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi.
• Anak Usia Dini (0-6 Tahun): Bantuan ini bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang anak di masa emas mereka.
• Anak Sekolah (SD, SMP, SMA): Diberikan untuk membantu biaya pendidikan anak-anak agar tetap bisa bersekolah.
• Penyandang Disabilitas Berat: Kategori ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas berat.
• Lanjut Usia (Lansia) di atas 70 Tahun: Bantuan untuk lansia agar dapat menjalani hari tua dengan lebih layak.

Besaran bantuan yang diterima KPM bervariasi tergantung pada kategori dan jumlah anggota keluarga yang masuk dalam kategori tersebut. Penting untuk diingat bahwa bantuan ini bersifat bersyarat, yang berarti KPM harus memenuhi kewajiban tertentu agar bantuan tetap dapat dicairkan.

Kewajiban Utama KPM PKH yang Perlu Diketahui

Sebagai penerima bantuan PKH, ada beberapa kewajiban mendasar yang harus dipenuhi. Kewajiban ini bukan sekadar formalitas, melainkan inti dari program PKH itu sendiri, yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup keluarga. Memenuhi kewajiban ini memastikan bahwa tujuan program tercapai dan bantuan yang diterima benar-benar memberikan dampak positif.

1. Memeriksakan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak

Kesehatan adalah pilar utama dalam pembangunan keluarga sejahtera. Oleh karena itu, PKH sangat menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak.

• Pemeriksaan rutin ibu hamil: Ibu hamil yang menjadi KPM PKH wajib melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur di fasilitas kesehatan terdekat, seperti Puskesmas atau Posyandu. Ini termasuk pemeriksaan kehamilan minimal empat kali selama masa kehamilan.
• Imunisasi lengkap anak: Anak-anak usia dini wajib mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal yang ditentukan pemerintah. Pemenuhan imunisasi ini vital untuk melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya.
• Pemeriksaan kesehatan anak balita: Anak usia 0-6 tahun juga diwajibkan untuk melakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pemeriksaan kesehatan rutin lainnya di Posyandu atau fasilitas kesehatan.

2. Memastikan Anak Usia Sekolah Tetap Bersekolah

Pendidikan adalah investasi masa depan. PKH berupaya keras agar anak-anak dari keluarga miskin tidak putus sekolah.

• Kehadiran di sekolah: Anak-anak yang menjadi komponen PKH diwajibkan untuk hadir di sekolah minimal 85% dari hari efektif belajar. Data kehadiran ini biasanya diverifikasi oleh pendamping PKH melalui koordinasi dengan pihak sekolah.
• Tidak putus sekolah: KPM wajib memastikan anak-anak mereka tetap terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar di jenjang pendidikan yang sesuai, mulai dari SD hingga SMA.
• Mengikuti program kesetaraan: Bagi anak yang tidak bersekolah formal, dianjurkan untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan seperti Paket A, B, atau C.

3. Mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

P2K2 adalah forum penting bagi KPM untuk mendapatkan berbagai informasi dan pengetahuan yang relevan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga.

• Wajib hadir: Setiap KPM, atau setidaknya salah satu anggota keluarga inti, wajib hadir dalam pertemuan P2K2 yang diadakan secara rutin oleh pendamping PKH.
• Materi P2K2: Materi yang disampaikan dalam P2K2 meliputi berbagai aspek, seperti pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan dan gizi, pengelolaan keuangan keluarga, perlindungan anak, serta kesejahteraan sosial.
• Manfaat P2K2: Partisipasi aktif dalam P2K2 diharapkan dapat meningkatkan kapasitas KPM dalam mengelola rumah tangga, mendidik anak, dan memanfaatkan bantuan secara bijak.

4. Menggunakan Bantuan Sesuai Peruntukan

Dana PKH diberikan dengan tujuan spesifik, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup KPM di bidang pendidikan, kesehatan, dan gizi.

• Prioritas pendidikan dan kesehatan: Dana yang diterima harus diprioritaskan untuk kebutuhan pendidikan anak (misalnya seragam, buku, transportasi) dan kesehatan keluarga (misalnya biaya transportasi ke fasilitas kesehatan, makanan bergizi).
• Tidak untuk konsumsi non-produktif: Larangan penggunaan dana untuk hal-hal yang tidak produktif seperti membeli rokok, minuman keras, atau judi sangat ditekankan. Penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan dapat berakibat pada peninjauan ulang status KPM.
• Pencatatan dan pelaporan: Meskipun tidak wajib secara formal, mendokumentasikan penggunaan dana secara sederhana dapat membantu KPM dalam mengelola keuangan dan menjadi bukti jika sewaktu-waktu diperlukan.

Larangan Keras bagi Penerima Bantuan PKH dari Kemensos

Selain kewajiban, ada juga sejumlah larangan yang harus ditaati oleh setiap KPM PKH. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat berakibat fatal, mulai dari pengurangan bantuan hingga pencabutan status sebagai penerima PKH. Larangan ini dirancang untuk menjaga integritas program dan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak dan digunakan sebagaimana mestinya.

1. Memalsukan Data atau Memberikan Informasi Tidak Benar

Integritas data adalah fondasi utama program PKH. Setiap KPM wajib memberikan informasi yang jujur dan akurat.

• Sanksi pemalsuan data: Memberikan data palsu atau tidak benar saat pendaftaran maupun saat verifikasi data ulang merupakan pelanggaran serius. Contohnya, memalsukan usia anak, status kehamilan, atau kondisi disabilitas.
• Pencabutan status KPM: Jika terbukti memalsukan data, status sebagai KPM PKH dapat langsung dicabut, dan KPM tersebut tidak akan lagi menerima bantuan.
• Pentingnya kejujuran: Kejujuran dalam memberikan informasi memastikan bahwa bantuan PKH benar-benar diterima oleh keluarga yang membutuhkan dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

2. Menggunakan Dana PKH untuk Hal-Hal yang Tidak Produktif

Dana PKH memiliki peruntukan yang jelas, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup di sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi.

• Contoh penggunaan tidak produktif: Menggunakan dana PKH untuk membeli rokok, minuman keras, berjudi, atau untuk keperluan konsumtif yang tidak esensial adalah pelanggaran.
• Dampak pada keberlanjutan bantuan: Penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan dapat menjadi dasar bagi pendamping PKH untuk melaporkan dan meninjau ulang kelayakan KPM.
• Fokus pada investasi masa depan: KPM diharapkan dapat memahami bahwa dana ini adalah investasi untuk masa depan keluarga, terutama anak-anak.

3. Menolak Verifikasi Data atau Kunjungan Pendamping

Verifikasi data dan kunjungan pendamping adalah bagian integral dari mekanisme pengawasan PKH.

• Pentingnya verifikasi: Pendamping PKH memiliki tugas untuk memverifikasi data KPM secara berkala, memastikan bahwa kondisi keluarga masih sesuai dengan kriteria penerima bantuan.
• Akibat penolakan: Menolak kunjungan pendamping atau tidak kooperatif saat proses verifikasi dapat menimbulkan kecurigaan dan berujung pada peninjauan ulang kelayakan KPM.
• Keterbukaan KPM: KPM diharapkan bersikap terbuka dan kooperatif dengan pendamping PKH agar proses verifikasi berjalan lancar.

4. Menjual atau Menggadaikan Kartu KKS/ATM PKH

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau kartu ATM PKH adalah alat untuk mencairkan bantuan dan bersifat pribadi.

• Risiko penyalahgunaan: Menjual atau menggadaikan kartu KKS/ATM PKH sangat dilarang karena berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan dana dan penipuan.
• Kehilangan hak akses: Jika kartu dijual atau digadaikan, KPM akan kehilangan hak akses terhadap dana bantuan dan berpotensi tidak dapat mencairkan bantuan lagi.
• Tanggung jawab pribadi: KKS/ATM PKH adalah tanggung jawab pribadi KPM dan harus dijaga dengan baik.

5. Terlibat dalam Praktik Percaloan atau Pungli PKH

Praktik percaloan atau pungutan liar (pungli) dalam penyaluran bantuan sosial sangat dilarang dan merupakan tindak pidana.

• Sanksi hukum: Terlibat dalam praktik percaloan atau pungli, baik sebagai pelaku maupun korban yang membiarkan, dapat dikenakan sanksi hukum.
• Melapor jika terjadi: KPM diimbau untuk segera melaporkan jika menemukan atau menjadi korban praktik percaloan atau pungli terkait bantuan PKH.
• Transparansi penyaluran: Pemerintah berkomitmen untuk memastikan penyaluran PKH berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi.

6. Melakukan Diskriminasi atau Tindakan Tidak Etis Lainnya

Sebagai bagian dari masyarakat, KPM juga diharapkan menjaga etika dan tidak melakukan diskriminasi.

• Perilaku sosial: KPM diharapkan menunjukkan perilaku sosial yang baik dan tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap sesama, terutama dalam konteks program sosial.
• Menjaga nama baik program: Tindakan tidak etis dapat mencoreng nama baik program PKH secara keseluruhan.
• Sanksi sosial dan administratif: Meskipun tidak selalu berujung pada pencabutan bantuan, tindakan tidak etis dapat menimbulkan sanksi sosial dan administratif.

Peran Pendamping PKH: Mitra KPM dalam Membangun Kesejahteraan

Pendamping PKH bukan sekadar petugas lapangan, melainkan mitra strategis bagi KPM dalam mencapai tujuan program. Mereka adalah garda terdepan yang menjembatani KPM dengan berbagai layanan dan informasi yang diperlukan. Peran mereka sangat krusial dalam memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Tugas Utama Pendamping PKH

Pendamping memiliki serangkaian tugas yang kompleks, mulai dari verifikasi data hingga edukasi KPM.

• Verifikasi dan validasi data: Memastikan data KPM akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
• Edukasi dan sosialisasi: Memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban KPM, serta informasi terkait program.
• Fasilitasi pertemuan P2K2: Mengadakan dan memfasilitasi pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga.
• Advokasi dan rujukan: Membantu KPM mengakses layanan kesehatan, pendidikan, atau layanan sosial lainnya jika diperlukan.
• Pelaporan: Melaporkan perkembangan dan masalah yang dihadapi KPM kepada koordinator atau pihak terkait.

Pentingnya Berkomunikasi Aktif dengan Pendamping

Komunikasi yang baik antara KPM dan pendamping adalah kunci keberhasilan.

• Sumber informasi: Pendamping adalah sumber informasi utama mengenai PKH. Jangan ragu bertanya jika ada hal yang tidak jelas.
• Penyelesaian masalah: Jika KPM menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban atau ada perubahan kondisi keluarga, segera komunikasikan dengan pendamping.
• Mencegah masalah: Komunikasi aktif dapat mencegah kesalahpahaman atau masalah yang lebih besar di kemudian hari.

Konsekuensi Pelanggaran Aturan PKH

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang telah ditetapkan dapat berujung pada konsekuensi serius. Penting bagi setiap KPM untuk memahami risiko ini agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah melalui Kemensos memiliki mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan program berjalan sesuai koridor.

Peninjauan Ulang dan Pengurangan Bantuan

Langkah awal jika terjadi pelanggaran ringan adalah peninjauan ulang status KPM.

• Verifikasi ulang: Pendamping PKH akan melakukan verifikasi ulang terhadap kondisi KPM dan dugaan pelanggaran yang terjadi.
• Peringatan: KPM mungkin akan diberikan peringatan dan kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran.
• Pengurangan bantuan: Jika pelanggaran berlanjut atau bersifat sedang, Kemensos dapat memutuskan untuk mengurangi besaran bantuan yang diterima KPM.

Pencabutan Status KPM PKH

Ini adalah sanksi terberat yang dapat dijatuhkan kepada KPM.

• Pelanggaran berat: Pencabutan status KPM biasanya terjadi jika ada pelanggaran berat, seperti pemalsuan data, penggunaan dana untuk hal-hal terlarang secara berulang, atau terlibat dalam praktik percaloan.
• Tidak dapat menerima bantuan lagi: KPM yang statusnya dicabut tidak akan lagi menerima bantuan PKH di masa mendatang.
• Dampak pada keluarga: Pencabutan status ini tentu akan berdampak signifikan pada keberlangsungan hidup keluarga yang sebelumnya sangat bergantung pada bantuan PKH.

Sanksi Hukum (Jika Terlibat Tindak Pidana)

Beberapa pelanggaran, seperti percaloan atau pemalsuan data yang ekstrem, dapat berujung pada proses hukum.

• Pelaporan ke pihak berwajib: Jika terbukti ada indikasi tindak pidana, Kemensos dapat melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib.
• Proses hukum: KPM yang terlibat dapat menghadapi proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tips Memaksimalkan Manfaat PKH untuk Kesejahteraan Keluarga

Menerima bantuan PKH adalah kesempatan emas untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dengan pengelolaan yang tepat dan pemahaman yang baik tentang program, KPM dapat memaksimalkan manfaat yang diterima. Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan.

1. Buat Skala Prioritas Penggunaan Dana

Rencanakan penggunaan dana PKH dengan bijak agar tepat sasaran.

• Kebutuhan primer: Prioritaskan untuk kebutuhan pendidikan anak (buku, seragam, iuran sekolah jika ada) dan kesehatan (pemeriksaan rutin, gizi seimbang).
• Anggaran rutin: Alokasikan sebagian dana untuk kebutuhan rutin bulanan yang mendukung pendidikan dan kesehatan, seperti transportasi anak ke sekolah atau pembelian bahan makanan bergizi.
• Dana darurat: Sisihkan sedikit jika memungkinkan untuk dana darurat kesehatan atau pendidikan yang tidak terduga.

2. Aktif dalam Pertemuan P2K2

Jangan lewatkan setiap kesempatan untuk belajar dan berdiskusi.

• Serap informasi: Manfaatkan P2K2 untuk menyerap informasi penting seputar pengasuhan anak, kesehatan, dan pengelolaan keuangan.
• Berbagi pengalaman: Berbagi pengalaman dengan sesama KPM bisa menjadi sumber inspirasi dan solusi atas masalah yang dihadapi.
• Jaringan sosial: P2K2 juga bisa menjadi ajang untuk membangun jaringan sosial yang kuat antar KPM.

3. Jaga Komunikasi Baik dengan Pendamping PKH

Pendamping adalah jembatan informasi dan solusi.

• Laporkan perubahan: Segera laporkan jika ada perubahan data keluarga, seperti kelahiran, kematian, atau anak yang putus sekolah.
• Konsultasi: Jangan sungkan untuk berkonsultasi mengenai masalah yang dihadapi terkait pemenuhan kewajiban PKH.
• Minta bantuan: Jika ada kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan atau pendidikan, minta bantuan pendamping untuk advokasi.

4. Manfaatkan Program Pendukung Lainnya

PKH seringkali terintegrasi dengan program bantuan sosial lainnya.

• BPNT/Kartu Sembako: Jika KPM juga terdaftar sebagai penerima BPNT, manfaatkan dana tersebut untuk kebutuhan pangan.
• Pendidikan gratis: Pastikan anak-anak terdaftar di sekolah negeri atau manfaatkan program sekolah gratis jika tersedia.
• Layanan kesehatan gratis: Manfaatkan fasilitas Puskesmas atau layanan kesehatan gratis lainnya untuk pemeriksaan rutin.

5. Tingkatkan Kemandirian Ekonomi Keluarga

PKH adalah jaring pengaman, bukan solusi permanen.

• Pelatihan keterampilan: Jika ada kesempatan, ikuti pelatihan keterampilan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta untuk meningkatkan potensi penghasilan.
• Usaha mikro: Pertimbangkan untuk memulai usaha mikro jika memiliki modal dan kemampuan.
• Tabungan: Jika memungkinkan, sisihkan sedikit dana untuk tabungan agar keluarga memiliki cadangan finansial di masa depan.

Disclaimer Penting

Informasi yang disajikan dalam artikel ini bersifat umum dan dapat berubah sewaktu-waktu. Kebijakan dan aturan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Perubahan regulasi, besaran bantuan, kriteria penerima, serta mekanisme penyaluran dapat terjadi berdasarkan kebijakan pemerintah terbaru.

Untuk informasi paling akurat dan terkini, sangat disarankan untuk selalu merujuk pada sumber resmi Kementerian Sosial RI atau berkomunikasi langsung dengan pendamping PKH di wilayah masing-masing. Artikel ini bertujuan sebagai panduan awal dan edukasi, bukan sebagai pengganti informasi resmi dari pihak berwenang.

FAQ Seputar Kewajiban dan Larangan PKH

Apakah semua anggota keluarga wajib mengikuti P2K2?

Tidak semua anggota keluarga wajib. Biasanya, salah satu perwakilan dari keluarga inti, seperti ibu atau ayah, sudah cukup untuk menghadiri P2K2. Namun, kehadiran seluruh anggota keluarga yang relevan akan lebih baik untuk mendapatkan informasi secara langsung.

Bagaimana jika anak putus sekolah di tengah jalan? Apakah bantuan akan dicabut?

Jika anak putus sekolah, KPM wajib segera melaporkan kepada pendamping PKH. Bantuan tidak serta merta dicabut, namun akan ada proses verifikasi dan KPM akan diberikan kesempatan untuk mengupayakan anak kembali bersekolah atau mengikuti program pendidikan kesetaraan. Jika tidak ada upaya perbaikan, bantuan untuk komponen anak sekolah tersebut dapat diberhentikan.

Bisakah dana PKH digunakan untuk membayar utang?

Secara prinsip, dana PKH dialokasikan untuk kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan gizi. Menggunakan dana PKH untuk membayar utang bukanlah peruntukan utama program. Sebaiknya dana PKH diprioritaskan untuk kebutuhan yang mendukung peningkatan kualitas hidup sesuai tujuan program.

Apa yang harus dilakukan jika kartu KKS/ATM PKH hilang atau rusak?

Jika kartu KKS/ATM PKH hilang atau rusak, segera laporkan kepada pendamping PKH atau langsung ke bank penyalur (misalnya BRI, Mandiri, BNI, BTN). KPM akan diarahkan untuk mengurus penggantian kartu sesuai prosedur yang berlaku di bank tersebut.

Apakah KPM bisa melaporkan pendamping PKH jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang?

Tentu saja. Jika KPM menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, praktik pungli, atau tindakan tidak etis lainnya dari pendamping PKH, KPM berhak dan dianjurkan untuk melaporkan hal tersebut kepada koordinator PKH tingkat kabupaten/kota atau langsung ke Kementerian Sosial RI melalui saluran pengaduan resmi.

Berapa lama batas waktu untuk memenuhi kewajiban setelah menerima bantuan?

Kewajiban pemenuhan seperti pemeriksaan kesehatan atau kehadiran sekolah bersifat berkelanjutan selama KPM menerima bantuan. Verifikasi pemenuhan kewajiban dilakukan secara berkala oleh pendamping PKH. Tidak ada batas waktu tunggal, melainkan pemenuhan kewajiban harus terus dilakukan di setiap periode penyaluran.

Bisakah KPM PKH memiliki pekerjaan tetap?

Ya, KPM PKH boleh memiliki pekerjaan tetap. PKH dirancang sebagai jaring pengaman sosial, bukan pengganti pekerjaan. Justru, KPM didorong untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga agar suatu saat bisa graduasi mandiri dari program PKH.

Bagaimana cara mengetahui besaran bantuan yang akan diterima?

Besaran bantuan PKH ditentukan berdasarkan jumlah komponen yang ada dalam keluarga KPM. Informasi detail mengenai besaran bantuan untuk setiap kategori komponen biasanya disampaikan oleh pendamping PKH atau dapat diakses melalui website resmi Kementerian Sosial. Besaran ini juga bisa berubah sesuai kebijakan pemerintah.

Apakah KPM yang sudah graduasi bisa kembali menerima PKH?

Jika KPM sudah graduasi (keluar dari program karena dianggap mandiri atau tidak lagi memenuhi kriteria), pada umumnya tidak bisa kembali menerima PKH. Program ini ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang masih membutuhkan. Namun, dalam kasus tertentu dan dengan verifikasi ulang yang ketat, ada kemungkinan untuk dipertimbangkan kembali jika kondisi keluarga kembali memenuhi kriteria sangat miskin.

Apa bedanya PKH dan BPNT?

PKH adalah bantuan sosial bersyarat yang fokus pada pendidikan, kesehatan, dan gizi, dengan kewajiban yang harus dipenuhi KPM. Sementara itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako adalah bantuan pangan yang diberikan dalam bentuk non-tunai melalui kartu elektronik untuk membeli bahan pangan di e-warong. KPM bisa saja menjadi penerima kedua program ini secara bersamaan jika memenuhi kriteria.